-
·
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIII Tahun 2025
Jakarta – Humas: Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi mengumumkan Peserta yang dinyatakan “Lulus Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIII Tahun 2025”, adalah sebagai berikut : Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: File Terlampir :
-
·
Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Pendaftaran Dan Pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2025
Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Pendaftaran dan Pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2025 dengan ini disampaikan sebagai berikut: Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini: File Terlampir :
-
·
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIII Tahun 2025
Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengumumkan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan “LULUS SELEKSI ADMINISTRASI” dan berhak mengikuti Ujian Tertulis. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini File Terlampir :
-
·
Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Tahap XXIII Tahun 2025
Samarinda,(17/07) Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persyaratan sebagai berikut. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini: File Terlampir :
-
·
Penyampaian Dokumen Sakip Pengadilan Negeri Dibawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta Pengadilan Negeri untuk…

