(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan)

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
   1. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
   2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
   3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
   4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
   5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
   6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
   7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :  2-144/KMA/SK/VIII/2022 standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID ( Ketua Pengadilan) melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.